TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel - Rencana pemerintah Indonesia menempatkan ekspor minyak sawit melalui lembaga terpusat dinilai berpotensi mengganggu pasokan sekaligus mengubah peta perdagangan crude palm oil (CPO).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pemerintah akan mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloys dilakukan melalui badan khusus negara. Kebijakan itu disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol atas sumber daya alam (SDA) sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Indonesia sendiri merupakan eksportir minyak sawit terbesar dunia dengan kontribusi lebih dari separuh perdagangan global.
Karena itu, setiap perubahan kebijakan ekspor dari Indonesia kerap berdampak langsung terhadap harga minyak sawit maupun minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari.
Pasar CPO saat ini juga tengah menghadapi tekanan pasokan akibat meningkatnya kebutuhan biodiesel serta dampak cuaca kering terkait El Nino. Kondisi itu membuat pelaku pasar khawatir kebijakan baru Indonesia dapat memperketat pasokan lebih jauh.
Wakil Presiden importir minyak nabati India Patanjali Foods, Aashish Acharya, mengatakan pasar sebenarnya masih berupaya menyesuaikan diri dengan lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
“Pasar minyak sawit sedang mencoba menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi yang dipicu konflik Timur Tengah,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Ia menambahkan, “Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas pasar.”
Pelaku industri juga menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengubah mekanisme perdagangan CPO Indonesia dengan memusatkan kekuatan penetapan harga pada entitas tertentu.
Mantan Ketua Malaysian Palm Oil Association, M.R. Chandran, menilai mekanisme ekspor terpusat dapat mengurangi transparansi pasar.
“Mekanisme ekspor yang tersentralisasi dapat melemahkan ekosistem perdagangan berbasis pasar yang saat ini berjalan karena kekuatan penetapan harga akan terkonsentrasi pada entitas yang terhubung dengan negara,” katanya.
Chandran melanjutkan, “Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar, mengurangi transparansi, dan membuka ruang pengaruh politik yang lebih besar terhadap arus perdagangan komersial.”
Chandran menambahkan kondisi tersebut juga bisa menguntungkan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua dunia.
Menurut dia, pembeli global dapat beralih ke Malaysia demi mencari kepastian pasokan dan kebijakan yang lebih stabil.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, juga mengingatkan hubungan dagang yang selama ini terjalin dengan pembeli luar negeri dapat terganggu bila sentralisasi ekspor tidak dikelola secara hati-hati.
Kekhawatiran lain datang dari kelompok petani sawit kecil. Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto, menilai petani berpotensi dirugikan jika akses pasar dikendalikan melalui satu pintu.
“Ketika jumlah pembeli menyusut dan akses pasar dikendalikan oleh satu titik, posisi tawar petani otomatis menurun,” ujarnya. “Dalam situasi seperti itu, petani akan semakin menjadi penerima harga.”
Sebelumnya, pemerintah juga memperketat penertiban kebun sawit ilegal dan menyerahkan sekitar 4,12 juta hektare lahan kepada BUMN PT Agrinas Palma Nusantara.
Pelaku pasar kini menunggu kepastian detail kebijakan ekspor tersebut di tengah kekhawatiran produksi sawit pada paruh kedua tahun ini dapat tertekan akibat dampak El Nino. (Aldo Fernando)
