Di lain pihak, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa BUMN dan BUMD harus lebih besar dalam industri pertambangan, khususnya hilirisasi.
Karena dengan begitu, diharapkan cita-cita untuk memiliki ekosistem kendaraan listrik secara nasional, khususnya baterai, dapat diwujudkan.
“Yang terpenting adalah semua produksi pertambangan, kita dorong kepada hilirasi. Jadi hilirisasi yang melibatkan BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjangan jika tidak melibatkan BUMN atau BUMD. Negara harus mengambil peran maksimal," ujar Bahlil.
Dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya, maka hasil divestasi INCO diharapkan tetap mengutamakan negara, sebelum mendapatkan perpanjangan izin.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengagetkan banyak pihak dengan menyatakan bahwa nantinya pihak Vale Canada Limited (VCL) akan tetap memegang hak pengendali operasional untuk aset tambang INCO.