Fahmi Abidin
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan Strategi Pembiayaan Tahun Anggaran (T.A) 2020 di situasi COVID-19 dalam video conference di Jakarta pada Selasa, (07/04-2020). Ditegskannya bahwa Pandemi ini membutuhkan kebijakan extraordinary tentu berdampak pada postur APBN 2020. Kecemasan investor juga turut memengaruhi terjadinya capital outflow di Indonesia.
APBN 2020 juga akan menghadapi tekanan dari sisi penerimaan pajak, PNBP, bea cukai baik karena kondisi pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas. Ini berimbas pada penerimaan negara yang turun 10%. Namun, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, bansos dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini menyebabkan defisit melebar hingga 5%.
"Kita memperkirakan pendapatan menurun 10%. Belanja naik untuk mendukung sektor kesehatan Rp75 triliun, safety social net Rp110 triliun. Belanja yang tinggi untuk perlindungan masyarakat. Perkiraan defisit dari tadinya 1,76% dari PDB atau Rp307,2 triliun menjadi 5,07% atau Rp853 triliun namun kami upayakan di bawah 5%," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan resmi di laman website Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/4/2020).
Dijelaskan Sri Mulyani, pemerintah memikirkan strategi pembiayaan yang paling aman dengan biaya paling kecil. Pertama pembiayaan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Kedua, dari dana abadi pemerintah dan dana dari Badan Layanan Umum (BLU).
"Kita akan menggunakan sumber pembiayaan yang paling aman dan biayanya paling kecil sebelum kita mengambil instrumen lain yang memiliki resiko dan biaya yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga cashflow. Ini akan mengurangi pembiayaan yang berasal dari market. Cash yang sudah ada di tangan pemerintah. Sumber kedua, dana abadi pemerintah seperti LPDP dan Rucika. (Ketiga), dari BLU agency pemerintah. Ini adalah tiga sumber yang tidak melalui market atau pembiayaan dari dalam masing-masing agency pemerintah yang memiliki sumber dana," jelas Menkeu.
