Sudah Dijelaskan Berulang, Bos MIND ID Justru Diusir Anggota DPR

Market News
Fahmi Abidin
Rabu, 01 Juli 2020 18:30 WIB
Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir mengusir dan memaki Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak dari ruang RDP.
Sudah Dijelaskan Berulang, Bos MIND ID Justru Diusir Anggota DPR. (Foto: Ist)

IDXChannel – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir mengusir dan memaki Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak dari ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) hanya karena memotong pembicaraan saat bahas soal utang perseroan.

Keributan hingga berujung pengusiran tersebut diawali soal pertanyaan yang berulang Nasir kepada Dirut MIND ID soal kemampuan bayar utang. Sebelumnya, Orias sudah menjelaskan lebih dulu bahwa holding BUMN tambang ini telah menerbitkan global bonds senilai USD2,5 miliar.

Meski sudah dijelaskan oleh Orias soal skema pembayaran utang, namun Nasir tampak tidak puas serta merasa pertanyaannya diacuhkan sehingga membentak dan mengusir. Dalam sesi awal rapat, Orias sebenarnya hendak menjelaskan materi soal kinerja BUMN tambang sebelum dan sesudah akusisi 51% saham dan kontribusinya selama masa pandemi sebelum akhirnya Nasir bertanya dengan suara keras.

Demi mengambil alih saham mayoritas PTFI, Perseroan menerbitkan utang. Orias menjelaskan soal aktivitas perusahaan ketika membeli saham mayoritas dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Dan kembali diterangkannya, bahwa untuk menutupi utang tersebut maka perseroan menerbitkan utang baru senilai USD2,5 miliar untuk refinancing sejumlah utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di level induk atau Inalum. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk akuisisi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk.

Dikutip dari Okezone, pada Rabu (1/7/2020), menurut Orias, langkah tersebut karena dalam dua tahun setelah ambil alih saham freeport ini karena memang tidak ada penerimaan negara yang didapat. Sebab, penerimaan negara baru akan didapat oleh holding BUMN tambang dari ambil saham PTFI pada 2021 mendatang.

"Jadi waktu kami beli memang 2 tahun akan kosong penerimaan. Jadi akan balik di 2021. Level produksi di 2021 akan sama ekspektasinnya seperti 2018, jadi harganya tembaganya di 2018, kami ekspektasi dapat dividen 2021 itu USD350 juta dan akan meningkat bertahap dan ekspektasi akan menerima minimal USD1 miliar di 2021 dan seterusnya," jelasnya.

Meski sudah diberikan penjelasan terkait skema pembayaran, Nasir malah kembali menanyakan alasan mengapai harus berutang. "Coba jelasin ini apa manfaatnya? Kok kita jadinya pusing. Jadi ini kalau terjadi perang, ini covid sama saja dengan perang, masa kita suruh bayar lagi? Apa apaan. Jadi yang logikalah, jangan kita gadaikan semua ini," tanya Nasir.

Lalu, Orias pun menjelaskan jika refinancing yang dilakukan MIND ID bukannlah untuk membayar kembali kepada PTFI. Sebab, refinancing yang dilakukan perseroan adalah untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan.

Refinancing utang obligasi yang akan jatuh tempo pada 2020 dan 2023 dilakukan dengan cara perseroan membeli langsung obligasi dari pemegang obligasi. Kemudian, Inalum menawari pemegang obligasi dengan obligasi baru yang memiliki tenor lebih panjang. Dengan menerbitkan utang baru ini, beban bunga yang ditanggung perseroan lebih rendah 0,7% dari beban bunga sebelumnya. Sehingga, beban bunga yang ditanggung perseroan berada di kisaran 5,4 % saja per tahun.

Dijelaskan Orias terkait instrumen obligasi bukanlah utang dengan ikatan aset kolateral sebagai jaminan, sejatinya praktik penerbitan utang merupakan hal wajar yang dilakukan korporasi di manapun di seluruh dunia.

"Jadi pak, pinjaman yang USD4 miliar dan USD2,5 miliar enggak ada kolateralnya. Clean. Ini kami terbitkan global bond, ada 300 institusi yang partisipasi. Seluruh dunia. Karena ini di pasar modal, pembelinya bergerak setiap hari. Tapi yang pasti enggak ada kolateral," ungkap Orias.

Orias juga menegaskan bahwa perseroan masih memiliki posisi kas yang cukup kuat yakni Rp42 triliun jika menilik produktivitas yang didapat dari perseroan dan anak usahanya dan tidak perlu dikhawatirkan terkait penerbitan utang ini karena penerbitan utang atau obligasi tersebut sama sekali tidak menjaminkan aset holding BUMN tambang dan bukan untuk mendapatkan utang baru. (*)

Baca Juga