Achmad Al Fiqri
Di samping bocor, Indra juga menyebut, rumah dinas anggota DPR saat ini juga menghadapi persoalan yang dinilainya sulit diselesaikan, yakni banyaknya tikus dan rayap.
"Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayapnya di sini lebih kuat dari anggota DPR. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan diisi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu," katanya.
Atas dasar itulah, Setjen melaporkan masalah itu kepada pimpinan DPR RI. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti rapat konsultasi bersama fraksi pada 24 September 2024 lalu. Dalam rapat itu diputuskan agar hak perumahan tak lagi diberikan dalam bentuk rumah dinas, melainkan tunjangan bulanan.
"Tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada (anggota) dewan karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan dewan itu sangat padat sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya," ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)
