Binti Mufarida
Menurutnya, di tingkat desa juga telah tersedia operator data yang menggunakan aplikasi SIKS-NG. Data tersebut kemudian dapat diteruskan secara berjenjang mulai dari dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Sosial dan selanjutnya ke Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi kepada seluruh masyarakat, kami membuka partisipasi untuk bisa mengoreksi, untuk memperbaiki data-data ini dengan saluran-saluran yang sudah kita buat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pemutakhiran data bansos memang dilakukan secara berkala. Untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemutakhiran dilakukan setiap bulan. Sementara untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau bantuan pangan non-tunai dilakukan setiap tiga bulan.
Dia juga mengatakan data penerima bansos saat ini masih dalam proses konsolidasi. Masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat pemerintah perlu melakukan sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang.
“Jadi memang ini masih dalam proses konsolidasi. Saya yakin data kita akan makin akurat. Kemarin itu ada data baru masuk dari BKKBN yang memerlukan apa semacam sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang. Nah, itu sedang dilakukan oleh BPS,” jelasnya.
