Binti Mufarida
IDXChannel—Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap data tersebut. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan data yang tercatat.
“Kita perlu pendalaman lagi karena ada berbagai tantangan di bawah. Ada KTP-nya digunakan oleh orang lain atau keluarganya. Kedua, mungkin mereka belum bisa menyampaikan di forum-forum desa. Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dia menegaskan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengoreksi maupun memperbaiki data yang dinilai tidak sesuai. Pemerintah membuka sejumlah saluran agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data.
Saluran tersebut antara lain melalui WA Center, Command Center, aplikasi Cek Bansos, maupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa.
Menurutnya, di tingkat desa juga telah tersedia operator data yang menggunakan aplikasi SIKS-NG. Data tersebut kemudian dapat diteruskan secara berjenjang mulai dari dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Sosial dan selanjutnya ke Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi kepada seluruh masyarakat, kami membuka partisipasi untuk bisa mengoreksi, untuk memperbaiki data-data ini dengan saluran-saluran yang sudah kita buat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pemutakhiran data bansos memang dilakukan secara berkala. Untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemutakhiran dilakukan setiap bulan. Sementara untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau bantuan pangan non-tunai dilakukan setiap tiga bulan.
Dia juga mengatakan data penerima bansos saat ini masih dalam proses konsolidasi. Masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat pemerintah perlu melakukan sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang.
“Jadi memang ini masih dalam proses konsolidasi. Saya yakin data kita akan makin akurat. Kemarin itu ada data baru masuk dari BKKBN yang memerlukan apa semacam sinkronisasi, validasi, dan verifikasi ulang. Nah, itu sedang dilakukan oleh BPS,” jelasnya.
Gus Ipul menyebut hasil sensus sosial ekonomi yang baru selesai juga akan menjadi salah satu bahan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terkini. Pemerintah juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat, akademisi, maupun para pakar terkait metode penentuan desil.
Terkait anggapan bahwa BPS telah melakukan kekeliruan dalam menentukan peringkat desil, Dia mengatakan BPS memiliki prosedur verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Sebenarnya tidak mengakui, tapi memang BPS memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap semua data yang dikumpulkan dari kementerian dan lembaga,” tutur Gus Ipul.
Dia menambahkan, sumber data yang digunakan kini semakin beragam. Selain data dari Kementerian Sosial dan sumber sebelumnya, terdapat tambahan data dari BKKBN dan sumber lainnya.
“Ini dalam rangka untuk integrasi data ini kadang-kadang ada apa ya lonjakan-lonjakan gitu yang perlu dilakukan verifikasi dan validasi,” ujarnya.
Gus Ipul memastikan pemerintah terus memperbaiki data agar masyarakat yang memang memenuhi kriteria dapat menerima bansos.
(Nadya Kurnia)
