Widya Michella
IDXChannel - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 10.249 pejabat direksi perusahaan menerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menyebut, temuan tersebut usai BPK mengecek ribuan perusahaan di sistem Ditjen Administrasi Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.
"Saya ingin menyampaikan ada temuan BPK di kami kurang lebih 10.249 KPM penerima bansos sembako yang menurut BPK tidak tepat sasaran karena di sistem administrasi Ditjen AHU Kemenkumham tercatat penerima bansos itu tersebut adalah Direksi atau pejabat di perusahaan itu,"ujar Mensos saat konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta Jumat (13/1/2023).
Padahal, ribuan pejabat direksi tersebut merupakan orang miskin dan terdaftar dalam DTKS Kemensos. Dia menduga, nama mereka dicatut guna mempercepat proses pendaftaran perusahaan di Kemenkumham.
"Padahal kalau dicek orangnya miskin ada yang cleaning service, buruh, mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan,"ujar dia.
Atas persoalan tersebut, Mensos pun sempat bertemu dengan Menkumham dan akan meneliti lebih lanjut siapakah ribuan orang tersebut.
"Tapi realitanya mereka miskin karena itu saya sudah ketemu dengan pak menkumham. Jadi ada pihak terkait yang menangani masalah itu sebelum masuk ke kumham itu yang harus diteliti dulu,"ujar dia.
Walaupun bukan menjadi tanggung jawabnya, Mensos Risma mengaku akan mengeluarkan 10.249 pejabat perusahaan dari data penerima bansos.
Hal ini sebagai bentuk syok terapi atau tegur agar perusahaan tak lagi menggunakan nama-nama orang miskin itu.
"Sudah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus kita berikan syok terapi. Kita akan cut dan mereka nanti menyampaikan "wong saya miskin" silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi,"tuturnya.
"Supaya semua orang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kita akan cut itu,"ujarnya.
Kasus ini pun juga akan ditindaklanjuti dengan aparat penegak hukum (APH) dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebab menurutnya kasus ini sama dengan temuan PNS penerima bansos beberapa waktu, padahal waktu dicek, mereka adalah pegawai honorer.
"Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah terus kami peringati daerah, kemudian kenapa pns terima apa namanya, bansos. Ternyata mereka protes ke saya, "bu ini bukan PNS, Honda (honorer daerah),"ujarnya.
Politikus PDIP ini menyampaikan ribuan PNS penerima bansos akan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu jika nyatanya benar adalah pegawai honorer, maka mereka dapat melakukan komplain ke Kemensos kemudian dikomunikasikan dengan BKN untuk di cek kebenarannya.
"Walaupun bukan (tanggung jawab) kita, tapi saya harus disiplin. Kita cut dulu nanti kalau komplain silahkan ke kami. Nanti baru oke kalau ada verifikasi kita verifikasi,"tutur dia.
(DES)
