Muhammad Refi Sandi
Adapun sejumlah pemangkasan dilakukan Pemprov DKI imbas berkurangnya DBH, di antaranya perjalanan dinas hingga belanja yang bukan prioritas.
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya," kata Pramono.
DPRD dan Pemprov DKI sebelumnya telah merencanakan APBD Jakarta pada 2026 sebesar Rp95,35 triliun. Namun, dengan pemangkasan DBH dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar hampir Rp15 triliun, APBD DKI tahun depan terpaksa Rp79,09 triliun.
(NIA DEVIYANA)
