IDXChannel – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengganti seluruh pejabat dalam satu direktorat. Hal ini dilakukan dari imbas temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
"Hasil temuan itu, dampaknya bagi kami adalah satu direktorat layanan izin tenaga kerja asing kami ganti dengan orang-orang yang tepat, mulai dari direktur hingga seluruh staf," kata Yassierli di sela-sela acara Pembukaan Job Fair Kemnaker 2025 di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Yassierli menambahkan, kebijakan tersebut sempat berdampak pada layanan tenaga kerja asing yang terhambat pada bulan Maret lalu, karena seluruh pejabat—termasuk direktur—diganti dengan personel baru.
"Sekitar bulan Maret, makanya layanan tenaga kerja asing agak lambat, karena orangnya kami ganti semua. Alhamdulillah, sekarang sudah baru dan sudah berjalan dengan lancar," katanya.
Menurutnya, layanan perizinan tenaga kerja asing merupakan unit kerja yang paling rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diputuskan untuk mengganti seluruh pejabat di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA).
"Karena kami sadar, layanan terkait izin tenaga kerja asing ini rentan. Masih ada kemungkinan terjadinya pertemuan antara biro jasa dengan oknum Kemnaker, maka kami ganti semua," kata Yassierli.
"Ini bentuk dari upaya perbaikan yang kami lakukan, karena kami tidak ingin terlalu banyak bicara di media hingga menimbulkan kegaduhan. Kami ingin fokus pada pelayanan," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
