Dian Kusumo
Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Viacheslav Shapovalov, Wakil Jaksa Agung Oleksii Symonenko, Wakil Menteri Pembangunan Regional Ivan Lukerya dan Viacheslav Nehoda serta Wakil Menteri Kebijakan Sosial Vitalii Muzychenko semuanya diminta untuk mengundurkan diri atau berhenti seperti beberapa pejabat regional.
Sebuah pernyataan yang diposting di situs web kementerian pertahanan mengatakan bahwa Shapovalov, sosok yang bertanggung jawab atas logistik Angkatan Bersenjata Ukraina, telah mengajukan pengunduran dirinya setelah “kampanye tuduhan” yang menurut kementerian itu tidak berdasar. Kementerian memposting surat pengunduran diri Shapovalov secara online.
“Karena protes publik yang besar, yang sebagian besar dipicu oleh manipulasi yang tidak berdasar seputar masalah pasokan Angkatan Bersenjata Ukraina, ada risiko destabilisasi proses pasokan tentara,” bunyi surat itu.
“Ini tidak dapat diterima selama perang dengan Rusia. Dalam situasi ini, prioritasnya adalah memastikan pekerjaan yang stabil dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan menciptakan kondisi untuk inspeksi yang transparan dan tidak memihak oleh penegak hukum dan badan berwenang lainnya,” sambungnya.
Sedangkan Lukerya mengatakan bahwa dia membuat keputusan untuk meninggalkan jabatannya awal tahun ini. “Tetapi sayangnya, karena keadaan politik dan birokrasi, formalisasi hukum bertepatan dengan minggu ini,” akunya.
Menurut laporan Transparency International tahun 2021, Ukraina adalah negara terkorup kedua di Eropa setelah Rusia. Secara global, peringkat 122 dari 180 negara. Janji Zelensky untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi adalah salah satu alasan di balik cepatnya dia naik ke tampuk kekuasaan pada 2019.
Seorang mantan komedian yang berperan sebagai presiden Ukraina di acara TV terkenal, Zelensky tidak memiliki pengalaman politik pada saat ia terpilih – tetapi berhasil memanfaatkan kekecewaan dan rasa jijik yang mengakar di negara itu atas korupsi yang merajalela.
Penasihat Presiden, Mykhailo Podolyak, di Twitter mengatakan bahwa perubahan dalam pemerintahan menunjukkan Zelensky berkomitmen untuk memerangi korupsi.
“Keputusan personel Zelensky bersaksi tentang prioritas utama negara… Tidak ada 'mata buta',” tulisnya.
“Selama perang, setiap orang harus memahami tanggung jawab mereka. Presiden melihat dan mendengar masyarakat. Dan dia secara langsung menanggapi permintaan publik utama – keadilan untuk semua,” tukasnya.
Namun Transparency International mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sementara memuji beberapa langkah yang telah diambil pemerintah Zelensky dalam beberapa tahun terakhir, dikatakan tahun lalu bahwa perjuangan Ukraina melawan korupsi terhenti dan terjebak dalam "kebuntuan".
(DKH)
