Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan pemerintah baru membayar Rp2 miliar dari Rp13 miliar untuk kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
“Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Dia menambahkan, Kemendagri harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retret kepala daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan kewajarannya. Penunjukan langsung diperbolehkan asal penggunaannya tetap wajar.
“Apa yang saya lakukan saya betul-betul, Irjen cek betul, detil semua penggunaanya semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaanya,” kata dia.
“Ini kita cek detil dan kemudian setelah itu saya selesai dari aktif irjen mengecek panitia dari kaban SDM abis itu saya undang BPKP kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran dan lain-lain,” katanya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini menambahkan, penunjukan langsung PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retret sudah sesuai dengan Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
“Dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu,” kata dia.
Dia menegaskan, retret kepala daerah sangat penting untuk mengawal anggaran daerah. Biaya penyelenggaraan retret, kata dia, tidak sebanding dengan nilai APBD yang harus diamankan agar tidak ada lagi pemakaian yang tidak efektif dan efisien.
“Tapi kalau yang utama menginvestasikan Rp13 miliar untuk mengamankan Rp1.300 triliun, APBD itu Rp1.300 triliun, kalau enggak efisien kasian rakyat,” katanya.
Dia menerangkan, untuk mengamankan APBD sebesar Rp1.300 triliun adalah tugas Kemendagri. Selain itu, ia menjelaskan bahwa semula retret direncanakan akan dilaksanakan selama 14 hari.
“Kedua kegiatan itu sebenarnya 14 hari jadi tujuh hari untuk membekali mereka lima tahun ke depan. Kepala Daerah 503 dilantik, 103 pernah jadi kepala daerah 400 belum pernah,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
