Kurnia Nadya
IDXChannel—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memutuskan untuk memangkas habis biaya operasional birokrasi.
Lalu Kementerian PKP mengalokasikan 80 persen dari total anggaran kementerian secara langsung untuk program fisik perumahan rakyat, khususnya bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah efisiensi ekstrem ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah APBN dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan visi pro-rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran kami pangkas untuk hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat. Buat gaji pegawai dan operasional birokrasi lainnya, hanya kami sisakan 10 persen. Sebaliknya, 80 persen penuh kami serahkan untuk bedah rumah dan bisnis perumahan rakyat. Ini bukti nyata bahwa anggaran pemerintahan saat ini sangat pro rakyat,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Keputusan untuk merombak postur anggaran dan mendorong kemudahan regulasi ini didasarkan pada temuan langsung Maruarar di lapangan. Ia mengungkapkan telah melakukan blusukan sedikitnya 40 kali ke berbagai kompleks perumahan subsidi di minimal 10 provinsi, termasuk Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Sumatra Utara, hingga pelosok Pulau Jawa.
Dari puluhan kunjungan tersebut, Menteri PKP menemukan fakta ironis di mana aturan internal pemerintah dan lembaga keuangan justru menjadi batu sandungan terbesar bagi masyarakat kecil untuk memiliki rumah layak huni.
"Saya banyak langsung bertemu masyarakat dan pengembang di daerah. Salah satu keluhan utama mereka adalah adanya aturan yang menjegal. Ini yang sering disebut Presiden Prabowo sebagai praktik deep state—di mana kita sendiri, sistem kita sendiri, yang menghambat rakyat untuk maju," kritik Maruarar.
Komitmen membebaskan MBR dari jerat birokrasi ini, diakui Maruarar, tidak berjalan instan. Ia mengungkapkan harus terus-menerus berdiskusi, berdialog, dan melakukan lobi regulasi kepada berbagai pihak terkait demi meloloskan kemudahan bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan harus dilakukan berkali-kali sebelum akhirnya membuahkan kesepakatan pelonggaran aturan.
"Saya datang dan berkoordinasi, rasanya ini yang ketujuh kali baru berhasil. Tapi saya belajar dari Pak Prabowo Subianto. Beliau jadi presiden setelah kalah empat kali, yang kelima baru berhasil. Saya belajar dari beliau kalau berjuang untuk rakyat itu jangan setengah hati, harus sepenuh hati," tuturnya.
Melalui sinergi baru bersama OJK dan industri perbankan ini, pemerintah optimistis target pembangunan 3 juta hingga 3,5 juta rumah dapat tercapai lebih cepat dengan proses yang jauh lebih mudah, murah, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
(Eugenia Siregar)
