Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar rapat pleno untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk menentukan sikap yang akan diambil apabila nantinya mendapatkan tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
“Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan mungkin itu akan kita bahas dalam pleno diperluas dengan mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia,” kata Abdul Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Abdul menegaskan, PP Muhammadiyah tidak bisa asal dalam mengambil keputusan atau menentukan sikap mengenai persoalan izin kelola tambang dari pemerintah. Sebab, semua unsur di dalam organisasi, termasuk pengurus di tingkat daerah juga harus dilibatkan dan didengar pendapatnya.
