IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN). Itu lantaran ada rencana pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim, mengatakan pemangkasan anggaran difokuskan kepada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
"Efisiensi mungkin salah satunya itu ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dianggap enggak berdampak langsung untuk masyarakat," kata Chico saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna dengan Pramono di Balai Kota, Senin (6/10/2025).
Chico menyampaikan pesan Pramono agar pemangkasan anggaran tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Gubernur mengingatkan jangan ada pemangkasan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya KJMU, KJP, itu tetap enggak boleh dipangkas bahkan tetap ditambah kalau memang ada kebutuhannya, kan gitu," ucapnya.
Ia belum dapat merinci anggaran apa yang akan terdampak rencana pemangkasan dana transfer ke daerah. Menurutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih mengolah data terkait hal tersebut.
"Bappeda masih harus mengolah lagi. Tapi yang pasti diingatkan untuk tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat khususnya di tingkat bawah," ujarnya.
Lebih lanjut, Chico menekankan Pemprov DKI Jakarta tetap optimistis apabila dana transfer ke daerah terpangkas. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan kerja sama dengan swasta hingga keuangan kreatif.
"Jakarta ini kan banyak sekali ruang-ruang yang bisa diisi oleh swasta, ya kan? Creative financing, jadi pendanaan yang kreatif melalui kerja sama, investasi, dan lain-lain," tuturnya.
Sebagai informasi, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemprov DKI Jakarta tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Sedangkan rancangan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun 2025.
(Febrina Ratna Iskana)