Yohanes Demo Tri Anggara
IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gunungkidul secara tegas menolak pemberlakuan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Sebab, dinilai tidak berpihak kepada para pekerja dan buruh.
Sekretaris Cabang KSPSI Gunungkidul Agus Budi Santoso mengatakan, dengan diberlakukannya PP Nomor 51 tersebut, skema penetapan upah buruh tidak menyertakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penghitungan, melainkan menggunakan penghitungan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dan dalam prosesnya tidak melibatkan pihak serikat pekerja untuk berperan dalam proses penghitungan," katanya kepada awak media, Rabu (22/11/2023).
Dengan perhitungan saat ini, Agus mengatakan, kenaikan upah pekerja tidak mungkin mencapai angka ideal, sehingga buruh akan selalu mendapat upah kecil. Terlebih, penghitungan tersebut tidak menunjukkan kebutuhan riil para pekerja.
