"Timwas Haji DPR memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Baik itu Komisi VIII yang secara jelas bertanggung jawab atas haji, Komisi VI di bidang akomodasi transportasi, Komisi IX di bidang kesehatan, dan komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan," terangnya.
Menurut Cak Imin, untuk pemberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, seperti BUMN, transportasi kemudian tentu saja Komisi VIII yang merupakan partner dari Kementerian Agama (Kemenag).
"Jadi lintas komisi semua, hampir semua komisi," ucap Ketua Umum PKB ini.
Selain itu, Cak Imin juga mengklarifikasi pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR yang berangkat haji ke Tanah Suci.
Dia menegaskan, Timwas Haji DPR bukan berjumlah 80, tapi yang benar adalah 40 orang saja, dan pemberangkatannya tidak menggunakan Garuda semua.