AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.48
N225
28365.05
0.86%
+240.77
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,305
Emas
835,465 / gram

Dongkrak Kompetensi SDM, Sri Mulyani Minta Kurikulum Ekonomi Syariah Ditambah 

SYARIAH
Rina Anggraeni
Kamis, 28 Oktober 2021 15:18 WIB
Menkeu menekankan untuk meningkatkan kurikulum ekonomi syariah untuk meningkatkan kualitas SDM bidang terkait.
Dongkrak Kompetensi SDM, Sri Mulyani Minta Kurikulum Ekonomi Syariah Ditambah  (Dok.MNC Media)
Dongkrak Kompetensi SDM, Sri Mulyani Minta Kurikulum Ekonomi Syariah Ditambah  (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melihat kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belajar ekonomi Islam tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan industri dan ekonomi di dalam masyarakat. Untuk itu Menkeu menekankan untuk meningkatkan kurikulum ekonomi syariah

“Data menunjukkan bahwa 80% hingga 90% sumber daya manusia industri di bidang keuangan syariah, bahkan lebih banyak menghire atau mempekerjakan mereka yang bukan berasal dari program studi ekonomi Islam atau ekonomi Syariah”, kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (28/10/2021).

Menurut Menkeu, tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan ekonomi syariah menjadi semakin besar dengan munculnya fenomena revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital yang menciptakan peluang dan disrupsi yang menuntut sumber daya manusia terus beradaptasi. Di saat bersamaan, tantangan semakin rumit dengan hadirnya pandemi Covid-19.

“Ini merupakan suatu pelajaran yang nyata bagi kita bahwa teknologi bisa menjadi solusi dari tantangan yang muncul secara sangat tiba-tiba seperti Covid-19. Jadi bagaimana kita akan terus mengandalkan dan menggunakan teknologi ini sementara kita belajar program dan juga studi mengenai keislaman dari sisi ekonomi juga tetap relevan”, ujarnya.

Dalam mengembangkan pendidikan syariah, lanjut Menkeu, salah satu area yang perlu ditingkatkan adalah sisi kurikulum. Menkeu mengatakan bahwa pendidikan ekonomi syariah memerlukan kurikulum yang dibangun sejalan dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industrinya.

“Ini tantangan yang tidak mudah namun harus dijawab. Kita tidak hanya melihat dari sisi komplain secara syariah saja namun menjadi tidak relevan. Kita harus berfokus pada mencapai tujuan namun nilai-nilai Islam tetap bisa dipertahankan dan mewarnai proses tersebut”, jelas Menkeu yang juga sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI).

Menkeu juga menyoroti juga perbedaan nomenklatur program studi ekonomi syariah di Indonesia, dimana nomenklatur ekonomi Islam dipakai di perguruan tinggi umum di bawah Kemendikbud Ristek, sementara nomenklatur ekonomi syariah digunakan oleh perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Oleh karena itu saya berharap melalui IAEI penyederhanaan nomenklatur program studi ekonomi syariah bisa dilaksanakan dengan tanpa mengurangi keberadaan kajian keilmuan yang dikembangkan. Nomenklatur harus semakin menciptakan keberadaan yang makin dalam up to date”, ungkapnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD