AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Gelar Webinar Pra Kongres Umat II, MUI Optimis Ekonomi Islam Mampu Pulihkan Perekonomian

SYARIAH
Indah/IDX Channel
Kamis, 11 November 2021 11:02 WIB
Ekonomi Islam diharapkan bisa menjawab persoalan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Gelar Webinar Pra Kongres Umat II, MUI Optimis Ekonomi Islam Mampu Pulihkan Perekonomian(Dok.MNC Media)
Gelar Webinar Pra Kongres Umat II, MUI Optimis Ekonomi Islam Mampu Pulihkan Perekonomian(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menyebut ekonomi Islam diyakini dapat menjawab persoalan ekonomi pascapandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan di Webinar Nasional pra Kongres Ekonomi Umat II dengan tema “ Arah kebijakan ekonomi Pascaandemi Covid-19.” Pelaksanaan webinar kali ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11).

Dikutip dari keterangan pers MUI, hadir juga dalam webinar ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Dr Hendri Saparini, pengamat ekonomi. 

Menurut Buya Amirsyah, ada lima aksi dalam menjawab persoalan ekonomi kerakyatan ini yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam yaitu pertama, adanya affirmative  action dari pemerintah kepada UMKM. Kedua, keberpihakan pembiayaan yang dapat  membuat skema pembiayaan dari  lembaga keuangan sehingga UMKM yang stagnan dan terpuruk dapat kembali bergerak.

Ketiga, melakukan crowdfunding untuk mengumpulkan dana dalam melalui zakat infak, dan sedekah serta wakaf (Ziswaf) untuk menggerakkan UMKM yang terkena dampak Covid-19. Keempat, menggerakkan perekonomian masyarakat agar menjadi penyangga kekuatan ekonomi nasional melalui  pajak dan zakat secara seimbang.

Kelima, kekuatan ekonomi syariah harus menjadi alternatif untuk pemilihan ekonomi nasional. Di tengah krisis ekonomi nasional dampak Covid-19, maka potensi pembiayaan Ziswaf dapat di lakukan sebagai alternatif pembiayaan.


Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Manoarfa, mengatakan bahwa ada enam transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan yakni strategi pertama Bagaimana SDM Indonesia dapat berdaya saing, seperti sistem kesehatan, sistem pendidikan dan pendidikan karakter serta riset dan inovasi. Strategi kedua memingkatkan produktivitas sektor ekonomi seperti Industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian. Strategi ketiga membangun ekonomi hijau seperti ekonomi rendah karbon, blue economy dan transisi energi. Strategi keempat adalah transformasi digital yakni infrastruktur digital, pemanfaatn digital dan penguatan enabler. Strategi kelima yakni Integrasi Ekonomi Domestik (economic powerhouse) yakni pembangunan infrastruktur konektivitas seperti superhub, hub laut, hub udara, dan domestic value chain. Strategi keenam yakni pemindahan Ibukota negara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menyeimbangkan antarwilayah. 

Ekonom Hendri Saparini dalam menyatakan persoalan ekonomi kerakyatan ini dipentingkan terlebih dahulu mengenai kekuatan herd immunity bagi masyarakat produktif (usia produktif), saat pandemi Covid-19 ini belum terselesaikan. “Ancaman munculnya gelombang kasus lanjutan masih ada. Vaksinasi telah disepakati semua negara sebagai solusi terbaik pemulihan,” kata dia.

Kendati demikian, dia tidak menampik kesenjangan tingkat vaksinasi antarnegara masih menjadi hambatan. Stimulus fiskal telah dilakukan. Belanja pemerintah dalam jangka pendek masih menjadi kunci awal pendorong pemulihan ekonomi. Stimulus finansial sudah sangat cukup karena Indonesia memiliki keterbatasan kapasitas fiskal.

Dia menyarankan, usulan konkritnya kebijakan afirmatif untuk pemulihan ekonomi dan tumbuh inklusif adalah perlunya terobosan kebijakan sangat diperlukan dimana dana APBN harus lebih bersinergi dan berintegrasi dengan kebijakan pemulihan lain agar dapat mendorong sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, Hendri juga mengusulman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu didesain maksimal mungkin menjadi captive market bagi produk dalam negeri (UKM) Misalnya dana sembako dapat menjadi pendorong UKM. Arah program Kerja dan lain-lain harus menciptakan efek ganda sehingga mendorong lapangan kerja, konsumsi masyarakat sehingga kelompok bawah bukan hanya bergantung pada dana bantuan sosial tetapi juga tambahan penghasilan.

Hal ini, menurut Hendri, juga perlu diperkuat transformasi dan restrukturisasi ekonomi dengan mendesain sekaligus memperbaiki struktur ekonomi dan industri dengan mendorong sisi produksi. Perlunya revitalisasi industri nasional menjadi agenda yang tak terpisahkan dari strategi pemulihan ekonomi. Kondisi terakhir industri manufaktur mengalami premature deindustrialization.

“Perlambatan pertumbuhan di saat era bonus demografi adalah kerugian dan salah,” kata Hendri mengingatkan.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD