Tangguh Yudha
IDXChannel - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Afriansyah Noor menegaskan, setiap restoran yang menjual makanan dan minuman halal wajib memiliki sertifikasi halal, tanpa terkecuali. Hal ini termasuk restoran yang muslim friendly sekalipun, seperti restoran khas Aceh atau Padang.
Pernyataan Afriansyah tersebut guna menanggapi pandangan sebagian pelaku usaha yang merasa tidak perlu mengurus sertifikasi halal karena merasa punya identitas islam yang kuat.
"Beberapa bulan yang lalu, teman-teman Aceh bilang, 'Bang, kami ini orang Aceh, Undang-undang kami aja Qanun Negeri Aceh, itu kan Islam betul. masa abang tidak percaya dengan masakan kami?' Tapi saya bilang, tidak bisa. Semua restoran tetap wajib bersertifikasi halal," ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, regulasi yang ada menegaskan seluruh pelaku usaha makanan dan minuman yang mengklaim produknya halal harus melalui proses sertifikasi yang sah. Ini termasuk restoran tradisional seperti Soto Lamongan, Soto Kudus, maupun rumah makan Padang.
Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, untuk produk olahan berbasis daging, seperti rendang atau masakan ayam dan bebek, rantai pasok daging juga harus memenuhi standar halal. Dia menyebut daging wajib berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU) yang sudah memiliki sertifikasi halal.
"Regulasinya sekarang diatur, kalau yang dia ada menjual makanan dengan olahan daging, seperti rendang atau masakan yang daging dan unggas seperti ayam dan bebek, rantainya itu harus mendapatkan dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikasi halal," katanya.
Afriansyah menyampaikan, pihak BPJPH tidak berniat mempersulit proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Justru, langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM.
"Nah inilah untuk menghidupkan perekonomian ya. Kami dengan beberapa pemerintah daerah juga menanyakan apakah sudah ada RPH, RPU yang bersertifikasi halal. Ini wajib, dan kami dari Badan Halal tidak akan mempersulit," ujar dia.
(Dhera Arizona)
