Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief memastikan biaya haji tahun depan bakal lebih mahal. Hal tersebut dikarenakan porsi subsidi pendanaan haji dipangkas atau dikurangi oleh pemerintah.
Adapun alasan pengurangan subsidi tersebut lantaran pemerintah hendak memperbaiki tata kelola pelaksanaan ibadah haji, yang selama ini mendapat guyuran subsidi dari pemerintah.
"Kita ingin berbicara tentang keberlanjutan pengelolaan dana haji (melelaui pengurangan subsidi dana haji)," ujar Hilman Latief saat dihubungi MNC Portal.
Hilman menjelaskan, keputusan tentang pemangkasan dana haji ini saat ini masih dalam pembahasan tentang berapa persen subsidi yang akan dipotong. Akan tetapi bisa dipastikan mulai musim haji tahun depan sudah ditetapkan.
"Kalau harganya Rp100 juta, ya harus rasional jadi berapa subsidinya," sambungnya.
Lebih lanjut Hilman menjelaskan bahwa selama ini para jamaah haji disubsidi menggunakan dana milik para pendaftar haji baru atau peserta haji yang belum mendapatkan giliran berangkat.
Oleh sebab itu menurutnya tata kelola haji yang demikian kurang sehat dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu sistem penalangan haji ini akan dipangkas oleh pemerintah.
"Makanya bukan masalah biaya haji dinaikkan, ini tentang istitha'ah, kesanggupan untuk membiayai haji termasuk dari jamaahnya," sambung Hilman.
Menurutnya saat ini besaran dana talangan haji itu bahkan lebih besar daripada biaya pokok atau yang dibayarkan masyarakat ketika melakukan ibadah haji. Misalnya biaya haji Rp100 juta, dan harga haji Rp35 juta, maka Rp65 juta itu adalah dana jamaah yang belum waktunya berangkat haji.
Hilman mengungkapkan, saat ini Subdisi biaya haji mencapai 60% dari harga normalnya. Sehingga jika Subsidi tersebut dikurangi otomatis biaya haji akan lebih mahal. Walaupun menurut Hilman Subsidi akan tetap ada, namun angkanya tidak lagi sebesar saat ini.
"Jadi kita mau rumuskan yang proposional, yang kedua berkeadilan nilai manfaat bisa tergunakan, termasuk untuk orang yang akan datang, jangan sampai dia nunggu lama, karena ada kebijakan yang tidak proporsional, dananya dipakai, itu yang ditakutkan," pungkasnya.
(DES)
