Tak Lagi Urus Penyelenggaraan Haji, Apa Tugas Kemenag Selanjutnya?

Marwan memastikan, apabila revisi UU Haji sudah disahkan, maka Kemenag dipisahkan dari tugas mengurus penyelenggaraan haji dan umrah.

Baca Juga:

DPR Setujui Usulan Penggunaan Uang Muka untuk Penyelenggaraan Haji 2026

"Khusus haji dan umrah yang sudah dipisah," ujarnya.

DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Ini merupakan salah satu hal yang dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Baca Juga:

DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian 

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PIHU yang digelar Jumat (22/8/2025). Rapat ini turut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.

"Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kita sudah mendesak presiden sebetulnya dijadikan kementerian," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

(Dhera Arizona)