Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel - Pemanfaatan IPTEK dalam kebijakan memerlukan ekosistem riset dan inovasi yang terkelola secara terintegrasi dan kolaboratif. Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional mensyaratkan adanya sinkronisasi, integrasi, dan kolaborasi dalam perencanaan kajian kebijakan, riset, dan inovasi lintas kementerian/lembaga (K/L).
Kepala BRIN, Arif Satria menyampaikan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Nasional menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun keselarasan antar aktor dalam ekosistem riset dan inovasi nasional.
Transformasi BRIN, lanjutnya, diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas kelembagaan riset, tetapi juga pada perbaikan tata kelola layanan, integrasi agenda riset, serta peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.
"Melalui peran tersebut, BRIN diharapkan menjadi jembatan atau hub strategis antara penghasil pengetahuan dan perumus kebijakan. Hal ini untuk mewujudkan kebijakan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK, berorientasi pada keberlanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Arif Satria.
Menurut Arif, perencanaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan keterbatasan koordinasi berpotensi mengurangi relevansi serta dampak hasil riset terhadap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, FKRI ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan menyepakati kebutuhan kajian kebijakan, riset, dan inovasi K/L secara kolaboratif.
"Proses identifikasi kebutuhan yang terkoordinasi diharapkan dapat menghindari duplikasi riset, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta memastikan bahwa agenda riset dan inovasi nasional benar-benar menjawab prioritas pembangunan yang telah ditetapkan," tandas Arif.
