"Kita tidak hanya menunda akses anak saja, tapi kita juga ingin ada perubahan perilaku dari platform. Jadi kita membuat aturannya itu berdasarkan risiko atau risk-based," kata Meutya.
Ia menjelaskan bahwa proses penilaian masih berlangsung. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah akan mengumumkan profil risiko dari setiap platform yang telah diperiksa.
"Kita saat ini tengah memeriksa berkas dari seluruh platform yang sudah masuk itu untuk menilai apakah ini risiko tinggi atau tidak," ujarnya.
Meutya menegaskan bahwa keberhasilan penerapan PP TUNAS tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat, media, orang tua, serta komitmen platform digital untuk terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
(Jonathan Simanjuntak)