Tangguh Yudha
IDXChannel - Laporan Annual Members Survey (AMS) 2024–2025 mengungkapkan, adopsi teknologi finansial atau fintech di Indonesia terus meningkat pesat. Namun, masih dihadapkan pada tantangan literasi dan ketimpangan.
Sekitar 70–80 persen pengguna fintech masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan mayoritas berasal dari kelompok berpendapatan menengah (Rp5–10 juta per bulan), sementara masyarakat berpenghasilan rendah (Rp0–5 juta) dan wilayah non-Jawa masih tertinggal dalam akses layanan keuangan digital.
Maka dari itu, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 dengan tema 'Kolaborasi Tanpa Batas: Transformasi Fintech dalam Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif' pada 11 November 2025 hingga 12 Desember 2025 di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.
Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan, BFN diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan digital, menegaskan peran fintech sebagai enabler pertumbuhan ekonomi riil, sekaligus menjawab tantangan perekonomian nasional melalui inovasi yang berintegritas, berdampak, dan berpihak pada masyarakat luas.
Pandu menerangkan, arah besar BFN tahun ini melanjutkan semangat FEKDI dan IFSE 2025, serta sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk memastikan inovasi fintech memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“BFN menekankan eksekusi agar inovasi benar-benar menyentuh sektor riil dan UMKM. Sejalan dengan Asta Cita, BFN mendorong transformasi ekonomi digital, peningkatan produktivitas, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan talenta digital Indonesia,” katanya.
Ketua Dewan Pengawas Aftech Arsjad Rasjid menegaskan, fintech telah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Sejalan dengan Bali Fintech Agenda 2018, fintech berperan sebagai jembatan antara inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Salah satu contoh nyata dari peran ini adalah kolaborasi antara Aftech dan International Labour Organization (ILO), yang didukung oleh OJK, melalui program ILO Promise II Impact.
Program ini mengintegrasikan data Enterprise Resource Planning (ERP) koperasi sapi perah di Jawa Timur dengan solusi fintech, guna meningkatkan profil kredit dan mempermudah akses pembiayaan modal kerja bagi peternak kecil.
Arsjad menilai, inisiatif ini menunjukkan arah positif bagaimana teknologi keuangan dapat memperluas inklusi finansial dan memperkuat ekosistem agrikultur.
“Untuk memperkuat semua inisiatif ini, Aftech bersama Bank Indonesia, OJK, dan Bappenas mengembangkan platform kolaboratif bernama Digital × Real Sector Launchpad. Melalui platform ini, pelaku fintech dan sektor riil dipertemukan untuk menciptakan solusi pembiayaan produktif, asuransi, dan perencanaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Arsjad.
Di sisi lain, Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro menambahkan, pertumbuhan fintech harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan etika industri.
Dia menyampaikan, Aftech tengah mengintegrasikan Kode Etik Fintech Nasional, yang menjadi pedoman bagi seluruh pelaku industri dalam menjaga keamanan, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Kepercayaan publik adalah modal utama. Tanpa etika dan kepatuhan, pertumbuhan fintech tidak akan berkelanjutan,” kata Harun.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta turut menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan BFN 2025. Menurutnya, tema tahun ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian saat ini, di mana digitalisasi telah menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menekankan di tengah percepatan inovasi teknologi keuangan dan perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi digital, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama.
"Hanya melalui sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat, transformasi digital dapat berlangsung secara inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Fintech kini bukan hanya inovasi, melainkan instrumen nyata untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional,” kata Filianingsih.
Sementara itu, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT, dan Daerah OJK Bambang Mukti Riyadi menilai penyelenggaraan BFN Tahun 2025 ini menjadi wujud nyata sinergi nasional dan membuka peluang kerjasama internasional, dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi, menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab, dan memastikan transformasi digital ini benar-benar menghadirkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bambang.
(Dhera Arizona)
