AALI
9575
ABBA
302
ABDA
6175
ABMM
1370
ACES
1250
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
179
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1410
AGRO
1270
AGRO-R
0
AGRS
149
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1045
AKRA
775
AKSI
735
ALDO
1320
ALKA
296
ALMI
296
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.60
-1.04%
-5.27
IHSG
6568.17
-1.31%
-86.99
LQ45
939.34
-1.07%
-10.15
HSI
24243.61
-1.67%
-412.85
N225
27131.34
-1.66%
-457.03
NYSE
0.00
-100%
-16397.34
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
848,798 / gram

LPS Relaksasi Denda Keterlambatan Pembayaran Premi di 2022

BANKING
Michelle Natalia
Rabu, 29 Desember 2021 07:09 WIB
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan perpanjangan kebijakan penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan di 2022.
LPS melakukan perpanjangan kebijakan penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan di 2022. (Foto: MNC Media)
LPS melakukan perpanjangan kebijakan penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan di 2022. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan perpanjangan kebijakan penyesuaian pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan (kebijakan relaksasi denda premi) selama dua periode pembayaran premi yaitu untuk Periode I tahun 2022 dan Periode II tahun 2022. Kebijakan itu berlaku bagi seluruh bank peserta penjaminan baik Bank Umum ataupun BPR.

“Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan analisis perekonomian dan keuangan yang kami lakukan yang menunjukkan indikator ekonomi makro dan sektor keuangan menuju perkembangan yang positif dalam pemulihan ekonomi, serta pemulihan fungsi intermediasi perbankan yang terus berlanjut,” ujar Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melalui keterangan resmi, Selasa (28/12/2021).  

Hal lain yang menjadi pertimbangan kebijakan ini adalah penetapan bencana non alam,  penyebaran COVID-19 belum berakhir dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung. 

“Dan yang terakhir adalah risiko meningkatnya kasus COVID-19 akibat varian baru seperti Omicron.  Dengan perpanjangan kebijakan relaksasi denda premi ini, perbankan diharapkan dapat memiliki ruang lebih besar dalam mengelola likuiditasnya di masa pandemi,” jelasnya.    
 
Sebelumnya, LPS telah menetapkan kebijakan relaksasi denda premi yang berlaku selama tiga periode pembayaran premi, yaitu periode II tahun 2020, Periode I tahun 2021, dan Periode II tahun 2021.  Kebijakan relaksasi denda premi untuk periode ketiga atau Periode II tahun 2021 akan berakhir pada 31 Januari 2022.

Perpanjangan kebijakan relaksasi denda premi yang dilakukan oleh LPS melengkapi berbagai respon kebijakan yang diambil oleh LPS dalam memitigasi dampak memburuknya stabilitas sistem perbankan sebagai akibat pandemi covid-19.  Respon kebijakan lainnya diantaranya adalah relaksasi penyampaian laporan berkala, penyesuaian kewajiban penyampaian laporan Single Customer View (SCV), dan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS untuk memberikan ruang penurunan biaya dana bagi perbankan agar perbankan dapat memperbaiki kinerja rentabilitasnya. 

Dengan adanya perpanjangan kebijakan relaksasi denda premi selama dua periode, maka kebijakan relaksasi denda premi masih akan berlaku untuk dua periode selanjutnya, sehingga untuk pembayaran premi periode I tahun 2022 yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2022 dapat dibayarkan sampai dengan 31 Juli 2022 dengan denda sebesar 0%, sedangkan untuk pembayaran premi periode II tahun 2022 yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli 2022 dapat dibayarkan sampai dengan 31 Januari 2023 dengan denda sebesar 0%.  
 
LPS bersama otoritas sektor keuangan lainnya akan terus memperkuat sinergi kebijakan yang dapat memastikan ketahanan sektor keuangan tetap kuat dan stabil.

“Untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi tersebut, LPS terus berkomitmen dan turut berkontribusi diantaranya dengan memperpanjang kebijakan relaksasi denda premi sebagai bagian sinergi kebijakan KSSK dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi,” tutupnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD