Nur Ichsan Yuniarto
Konteks Indonesia
Dalam konteks Indonesia, indikator makro menunjukkan bahwa posisi fiskal masih relatif terkendali. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 38,68 persen, jauh di bawah batas maksimum 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Bahkan dengan proyeksi kenaikan menjadi sekitar 41 persen dalam beberapa tahun ke depan, angka ini masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN yang mencapai lebih dari 50 persen. Dari perspektif debt sustainability analysis (DSA) yang digunakan oleh IMF, Indonesia juga dikategorikan memiliki risiko rendah terhadap tekanan utang (low risk of sovereign stress).
Meski demikian, rasio utang yang rendah tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa kebijakan fiskal telah sehat. Fokus yang berlebihan pada angka agregat justru dapat mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu kualitas pengeluaran. Risiko fiskal tetap ada, terutama jika utang tidak dikelola secara produktif.
Salah satu indikator yang perlu dicermati adalah peningkatan biaya bunga utang yang pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun, atau sekitar 15–19 persen dari total belanja pemerintah pusat. Jika tren ini tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekonomi, maka ruang fiskal untuk belanja pembangunan akan semakin tertekan.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar menghasilkan efek pengganda (fiscal multiplier) terhadap pertumbuhan ekonomi.
Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi publik di sektor infrastruktur di negara berkembang memiliki multiplier rata-rata sebesar 1,1 kali dalam lima tahun, dan dapat meningkat hingga 1,6 kali jika dikelola secara efisien.
Begitu juga kita menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari Investasi besar untuk mengerakan mesin perekonomian negara akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan tumbuhnya usaha usaha baru serta lapangan kerja bagi masyarakat.
Artinya, belanja modal yang tepat sasaran tidak hanya menutup biaya utang, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, jika anggaran hanya dihabiskan untuk belanja rutin atau program yang tidak produktif, maka negara pada dasarnya hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
Selain itu, disiplin fiskal tetap harus menjadi fondasi utama. Menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB merupakan prinsip yang tidak boleh ditawar, kecuali dalam kondisi luar biasa seperti pandemi atau krisis global.
Disiplin ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal, menekan biaya pinjaman, dan memastikan keberlanjutan utang dalam jangka panjang. Tanpa disiplin, bahkan utang dengan rasio rendah sekalipun dapat berkembang menjadi risiko sistemik.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi ketergantungan terhadap utang. Jika pemerintah terlalu mengandalkan pembiayaan berbasis utang, maka fleksibilitas fiskal akan semakin terbatas.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kemampuan negara untuk membiayai pengeluaran produktif, terutama ketika porsi pembayaran bunga dan pokok utang semakin besar. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kebutuhan yang mendesak.
