Nur Ichsan Yuniarto
Instrumen Non-Utang yang Dapat Dioptimalkan
Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen non-utang yang dapat dioptimalkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara misalnya, dapat berperan sebagai agen pembangunan melalui investasi langsung dalam proyek-proyek strategis tanpa membebani APBN.
Badan Layanan Umum (BLU) menawarkan fleksibilitas keuangan yang memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara lebih efisien. Sementara itu, Special Mission Vehicles (SMV) seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) telah menjadi instrumen penting dalam skema blended finance untuk pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara membuka peluang untuk menarik investasi jangka panjang dari luar negeri tanpa menambah beban utang negara.
Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih beragam dan resilien. Sinergi antara Danantara, BLU, SMV, dan LPI menjadi kunci untuk mengurangi tekanan terhadap APBN sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.
Harus Fokus pada Kualitas Kebijakan
Pada akhirnya, perdebatan mengenai defisit dan utang seharusnya tidak berhenti pada angka, tetapi harus bergeser pada kualitas kebijakan. Pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah negara berutang atau tidak, melainkan untuk apa utang tersebut digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian.
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang tidak dapat ditawar. Publik berhak mengetahui bagaimana utang dikelola, proyek apa yang dibiayai, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat – yakni mengarahkan utang pada belanja produktif, menjaga disiplin fiskal, memastikan kualitas pengeluaran, dan memperluas sumber pembiayaan non-utang – deficit anggaran dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.
Indonesia, dengan posisi fiskal yang relatif aman saat ini, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan instrumen ini secara optimal.
