AALI
9275
ABBA
282
ABDA
0
ABMM
2420
ACES
725
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
815
ADMF
8175
ADMG
177
ADRO
3240
AGAR
310
AGII
2230
AGRO
760
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
155
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1150
AKSI
272
ALDO
735
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
545.70
0.78%
+4.21
IHSG
7171.36
0.53%
+37.91
LQ45
1023.99
0.75%
+7.64
HSI
19722.54
-1%
-199.91
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,765
Emas
837,319 / gram

Anggota DPR Ini Sebut Industri Hasil Tembakau Hanya Jadi Sapi Perah

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Kamis, 27 Mei 2021 19:26 WIB
Industri Hasil Tembakau (HIT) dinilai diperlakukan oleh pemerintah sebagai sapi perah. Industri ini tercatat menyumbang pendapatan negara Rp146 triliun di 2020.
Anggota DPR Ini Sebut Industri Hasil Tembakau Hanya Jadi Sapi Perah (FOTO:  MNC Media)
Anggota DPR Ini Sebut Industri Hasil Tembakau Hanya Jadi Sapi Perah (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Industri Hasil Tembakau (HIT) dinilai diperlakukan oleh pemerintah sebagai sapi perah. Industri ini tercatat menyumbang pendapatan negara Rp146 triliun di 2020.

Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Firman Soebagyo meminta agar pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan terkait Industri Hasil Tembakau (IHT) harus mengedepankan keadilan.  

"Industri hasil tembakau ini faktanya hanyalah menjadi sapi perah oleh pemerintah dan negara, kenapa jadi sapi perah," ujar Firman dalam video virtual, Kamis (27/5/2021).

Firman mengungkapkan, industri hasil tembakau selalu diklaim sebagai penyebab kematian terbesar menurut hasil riset yang dilakukan oleh kelompok anti tembakau, namun di sisi lainnya pemerintah juga menggunakan penerimaan cukai untuk kepentingan kesehatan. 

"Bahkan didalam kebijakan peraturan menteri (Permen) nomor 7 kami melihat sama sekali tidak ada keberpihakan kepada petaninya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka tentang Industri Hasil Tembakau (IHT) ini harus diberikan satu payung hukum perlindungan," tuturnya.

Industri tembakau ini memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara serta penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya sangat tinggi.  

"Tentunya dengan hadirnya UU ini agar bisa memberikan kepastian hukum. Jadi industri hasil tembakau harus dilakukan secara profesional dan mengikuti kaidah-kaidah aturan yang ada, namun kita juga harus mengakui bahwa IHT ini perlu payung hukum," imbuhnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah agar bersikap adil terhadap petani dan pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) mengingat besarnya kontribusi industri ini terhadap pendapatan negara. 

Selama ini IHT telah menyumbang banyak pendapatan negara lewat cukai. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) per November 2020 mencapai Rp146 triliun. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD