Namun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa pembangunan IKN ini punya potensi mangkrak, berdampak pada kesenjangan sosial ekonomi juga infrastruktur, kerusakan lingkungan, akuntabilitas dan masalah keamanan nasional. Dan ini semua harus menjadi perhatian Kepala Otorita IKN.
"Itu yang harus dipastikan diselesaikan sebelum IKN fungsional," tegasnya.
Irwan Fecho menambahkan, yang terpenting lagi adalah pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan khususnya masyarakat di sekitar IKN sejak awal pembangunan.
"Juga pemberdayaan sumber daya manusia lokal termasuk pengusaha lokal di Kaltim mulai dari perencanaan, pembangunan termasuk dalam struktur otoritanya," pungkas Ketua DPD Demokrat Kaltim terpilih ini.
(IND)