Athika Rahma
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk memberantas layanan keuangan digital ilegal yang membahayakan masyarakat, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya menggandeng beberapa pihak untuk mendukung langkah ini.
"Kami bersama Polri, Kominfo, Bank Indonesia, Kemenkop UKM, menandantangani Surat Keputusan Bersama pada 20 Agustus 2021," ujar Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022).
Wimboh menambahkan, komitmen OJK ini didasarkan pada pemahaman masyarakat atas produk dan layanan digital yang tidak diiringi dengan pemahaman risikonya.
"Sehingga masyarakat tidak bisa memahami konsekuensi secara lengkap, terutama produk berizin maupun tidak berizin," ujarnya.
Dalam kerjasama tersebut, OJK bersama stakeholder terkait akan meningkatkan literasi, edukasi, dan melakukan penegakan hukum untuk perlindungan masyarakat.
"Kami dukung langkah penegakan hukum tersebut kepada para pelaku pinjol ilegal dan seluruh pihak terkait," tutur Wimboh.
Diketahui, kinerja peer to peer lending mengalami pertumbuhan positif di 2021. Jumlah nasabah peer to peer lending naik 68,15% dari 43,56 juta nasabah menjadi 73,25 juta nasabah. Outstanding pinjamannya juga naik menjadi Rp 29,88 triliun per Desember 2021. (TIA)
