AALI
9425
ABBA
288
ABDA
6050
ABMM
2450
ACES
730
ACST
194
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
805
ADMF
8175
ADMG
175
ADRO
3160
AGAR
318
AGII
2200
AGRO
815
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
262
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1540
AKRA
1185
AKSI
270
ALDO
755
ALKA
300
ALMI
296
ALTO
191
Market Watch
Last updated : 2022/08/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.36
-0.62%
-3.33
IHSG
7093.28
-0.51%
-36.00
LQ45
1005.79
-0.62%
-6.25
HSI
20040.86
-0.67%
-134.76
N225
28804.96
-0.23%
-66.82
NYSE
15794.33
-0.06%
-10.05
Kurs
HKD/IDR 190
USD/IDR 14,685
Emas
840,341 / gram

Berlaku Mulai 1 April 2022, Ini Peta Jalan Pelaksanaan Pajak Karbon

ECONOMICS
Oktiani Endarwati
Rabu, 19 Januari 2022 10:35 WIB
Pemerintah pun sudah memenyusun prinsip pelaksanaan netralitas karbon dan peta jalan transisi energi guna terus menekan emisi karbon.
Berlaku Mulai 1 April 2022, Ini Peta Jalan Pelaksanaan Pajak Karbon. (Foto: MNC Media)
Berlaku Mulai 1 April 2022, Ini Peta Jalan Pelaksanaan Pajak Karbon. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Penerapan pajak emisi karbon akan mulai berlaku pada 1 April 2022 mendatang. Pemerintah pun sudah memenyusun prinsip pelaksanaan netralitas karbon dan peta jalan transisi energi guna terus menekan emisi karbon.

"Ini mulai menerapkan pajak karbon per tanggal 1 April 2022 dengan skema cap and trade and tax," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Rida melanjutkan, penerapan skema cap and trade and tax secara khusus diberlakukan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan kapasitas 25 Mega Watt (MW) hingga 100 MW dan rencananya akan mulai efektif diimplementasikan pada 2023 mendatang.

Namun secara rinci, pemerintah membagi penetapan Batas Atas Emisi GRK (BAE) pada tiga klasifikasi, yaitu PLTU non Mulut Tambang dengan kapasitas di atas 400 MW, PLTU non Mulut Tambang dengan kapasitas 100-400 MW, dan PLTU Mulut Tambang dengan kapasitas di atas 100 MW.

Pengecualian tersebut dilakukan, ungkap Rida, karena mempertimbangkan faktor pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat. Lantaran memiliki kapasitasnya kecil, namun secara fungsi PLTU dengan kapasitas 25-100 MW tersebut merupakan tulang punggung suplai kelistrikan di luar Pulau Jawa.

"Jangan sampai mengurangi pelayaanan penyediaan listrik, karena karbon tinggi kemudian ditutup dan gelap gulita, itu buat kita tidak elok. Kalau ini ditutup karena alasan emisi, sementara penggantinya belum ada, jangan sampai seperti itu," ungkap Rida.

Kementerian ESDM sendiri tengah menyiapkan regulasi berupa Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) pembangkit tenaga listrik. Adapun usulan mekanismenya yakni Surat Persetujuan Teknis Eemisi (PTE) pada PLTU batu bara diterbitkan oleh Menteri ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan.

Kemudian, surat PTE diberikan kepada unit instalasi PLTU batu batu bara dalam satuan ton CO2e atau ton karbon dioksida ekuivalen dan berdasarkan dari nilai batas atas emisi (ton CO2e/MWh) yang dikalikan produksi bruto (MWh) yang direncanakan pada awal tahun.

"Trading dilakukan antar peserta uji coba dengan penerapan maksimum trading dari unit pembangkit surplus dibatasi sebesar 70% dan offset ditetapkan dari aksi mitigasi pembangkit EBT (energi baru terbarukan) sebesar 30%," papar Rida. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD