Bolehkah PNS dalam Pemeriksaan Mengundurkan Diri? Ini Jawaban BKN

IDXChannel – Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II tersebar di sosial media (24/2/2023).

RAT melayangkan surat terbuka sebagai buntut dari kasus tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya. Dalam surat tersebut, RAT mengaku akan tetap menjalani proses pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meski telah mengundurkan diri.

Baca Juga:

Fantastis! Tunjangan Pejabat Pajak Tembus Rp117 Juta

Lantas, apakah PNS yang sedang berada dalam pemeriksaan boleh mengundurkan diri?

Berdasarkan pernyataan tertulis melalui akun instagram resmi @bkngoidofficial, permintaan berhenti PNS ditolak apabila sedang dalam pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. 

"Ada beberapa jenis pemberhentian PNS, salah satunya pemberhentian atas permintaan sendiri atau istilah umumnya dikenal dengan pengunduran diri.Namun permintaan berhenti PNS ini tidak serta-merta disetujui karena ada sejumlah ketentuan dan prosedur yang perlu dipertimbangkan." tulis akun @bkngoidofficial, Senin (27/2/2023).

Baca Juga:

Menkeu Minta Dirjen Pajak Klarifikasi Harta Kekayaan Dalam LHKPN

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 238 ayat (3) huruf c dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS Pasal 5 ayat (6) huruf c.

Baca Juga:

Kemenkeu Temui Pimpinan KPK Bahas Pemeriksaan Eks Pejabat Pajak Rafael Alun

Adapun Pasal 238 ayat (3) huruf c berbunyi: 

“Permintaan berhenti (PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS) ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS”

Sementara merujuk pada Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, penolakan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri bisa dikarenakan beberapa hal berikut: 

Baca Juga:

Punya Moge, Segini Harta Kekayaan Dirjen Pajak yang Disentil Sri Mulyani

• sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
• terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
• sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
• sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
• alasan lain menurut pertimbangan PPK.

(DES)