AALI
9650
ABBA
396
ABDA
0
ABMM
1455
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1040
ADMF
7725
ADMG
196
ADRO
1815
AGAR
0
AGII
1525
AGRO
2080
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
76
AIMS
462
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
890
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
965
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/12/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.49
0.72%
+3.62
IHSG
6573.41
0.53%
+34.91
LQ45
945.70
0.72%
+6.77
HSI
23466.39
-1.26%
-300.30
N225
27924.96
-0.37%
-104.61
NYSE
16347.87
-0.77%
-127.38
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,395
Emas
827,268 / gram

Buruh Minta Kenaikan UMK 7,85 Persen, Kadisnaker Kota Bekasi Akan Sampaikan ke Pemprov Jabar

ECONOMICS
Jonathan Simanjuntak/MPI
Kamis, 25 November 2021 20:55 WIB
Unsur buruh memiliki surat rekomendasi kenaikan UMK sebesar 7,85 persen.
Buruh Minta Kenaikan UMK 7,85 Persen, Kadisnaker Kota Bekasi Akan Sampaikan ke Pemprov Jabar (FOTO:MNC Media)
Buruh Minta Kenaikan UMK 7,85 Persen, Kadisnaker Kota Bekasi Akan Sampaikan ke Pemprov Jabar (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Unsur buruh memiliki surat rekomendasi kenaikan UMK sebesar 7,85 persen. 

Maka dari itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti menegaskan akan meneruskan surat rekomendasi unsur buruh soal kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Bekasi. 

“Mereka (buruh), betul-betul meminta kepada Wali Kota untuk mengantarkan aspirasi serikat kepada Gubernur bahwa mereka keinginannya (UMK) itu 7,8 persen,” ujar Ika ditemui di kantor Disnaker, Bekasi, Kamis (25/11/2021). 

“Kita menyampaikan aspirasi (buruh ke Pemprov Jawa Barat), masasi pemerintah gak mau menyampaikan aspirasi,” sambung Ika. 

Ika menjelaskan, kisruh tersebut berawal dari penolakan buruh terhadap penetapan rekomendasi UMK atas rapat pleno bersama Pemkot Bekasi, Depeko unsur pemerintah dan serikat APINDO yang disampaikan ke Pemprov Jawa Barat pada Senin (22/11/2021). Saat itu rekomendasi UMK diusulkan sebesar 0,71 persen. 

“Pada saat sedang kita ingin lanjut ada unsur serikat yang keberatan melakukan pleno jika memakai PP 36 tahun 2021, nah atas dasar menyatakan sikap menolak PP 36 tahun 2021,” terangnya. 

“Karena serikat keluar (walk out) jadi kita sepakat tetap lanjutkan (rapat pleno) dan itu sudah diserahkan (hasil UMK 0,71 persen),” sambungnya. 

Sehingga,  saat ini surat rekomendasi kenaikan UMK sebesar 0,71 persen tetap tidak ditarik. Lalu, surat rekomendasi unsur buruh sebesar 7,85 persen juga akan tetap diserahkan. 

“Yang penting surat yang disampaikan (unsur buruh sebesar 7,85 persen), bukan sebagai surat pengganti sebelumnya (0,71 persen) atau mencabut, tetapi mungkin supaya seimbang lah. Menutut serikat adil," pungkasnya.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD