sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Celios: Pemerintah Sebaiknya Prioritaskan Kesejahteran Masyarakat ketimbang PSN

Economics editor Tim IDXChannel
16/08/2022 22:13 WIB
Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilik kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga kementerian di Indonesia serta jumlah anggaran belanjanya.
Celios: Pemerintah Sebaiknya Prioritaskan Kesejahteran Masyarakat ketimbang PSN (Dok.MNC)
Celios: Pemerintah Sebaiknya Prioritaskan Kesejahteran Masyarakat ketimbang PSN (Dok.MNC)

IDXChannel - Sehari jelang 17 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di gedung MPR RI yang diantaranya berisi RUU mengenai APBN tahun 2023 serta kinerja lembaga-lembaga negara dalam setahun terakhir. Lantas bagaimana perkembangan kinerja lembaga-lembaga negara Indonesia? 

Direktur Celios, Bhima Yudhistira melakukan penilikan terhadap kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga kementerian di Indonesia serta jumlah anggaran belanjanya sampai bulan Juni 2022. 

“Ada lima kementerian lembaga sampai bulan Juni 2022 dari data Kementerian Keuangan yang belanjanya paling besar secara nominal. Ada Kemenhan, Kepolisian, Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur, kemudian ada Kemenkes yang berada di atas Kemensos,” jelas Bhima kepada IDX Channel, Selasa (12/8/2022). 

Bhima melihat anggaran untuk Kementerian Kesehatan masih lebih tinggi yakni Rp54,6 triliun dibandingkan dengan anggaran Kementerian Sosial sebesar 40,8% yang serapannya sampai bulan Juni. Hal ini berarti pemerintah masih fokus dengan persoalan pemulihan pandemi.

Seperti yang diketahui, Kemensos selama pandemi menghabiskan anggaran cukup besar untuk khususnya untuk Bansos, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin karena belum semua pulih. Namun demikian serapannya dinilai masih lebih rendah.

Anggaran Kementerian Sosial seharusnya dapat lebih diprioritaskan untuk membantu perekonomian masyarakat. Sehingga menurut Bhima, meskipun realisasinya sampai bulan Juni sudah 50% Bansos, Kemensos ini mengalami pengurangan anggaran. 

Di sisi lain, pada Kementerian PUPR mengalami penurunan anggaran dari tahun 2021 sampai Juni serapannya Rp51,3 triliun menjadi Rp31,3 triliun. Menurut Bhima, beberapa proyek strategis nasional (PSN) ditunda, bahkan tak menutup kemungkinan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Indonesia tengah membangun proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang cukup menjadi prioritas negara. Sedangkan, IKN dalam undang-undangnya tak memiliki target khusus kapan proyek tersebut harus dimulai dan harus selesai.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement