Nur Khabibi/MPI
IDXChannel - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertahanan diduga telah memasok senjata secara ilegal kepada Junta Militer Myanmar.
Dugaan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman, bersama Myanmar Accountability Project dan Pegiat HAM, Chin Za Uk Ling.
Laporan disampaikan kepada Komnas HAM pada 2 Oktober 2023 lalu, di mana diduga telah terjadi penjualan senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lain secara ilegal kepada Myanmar, termasuk Junta Militer di bawah Jendral Min Aung Hlain.
Akibatnya, pasokan tersebut turut berdampak pada kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida pembantaian etnis Rohingya yang telah terjadi di Myanmar.
"Marzuki Darusman dan kawan-kawan, berhasil membongkar dugaan suplai senjata secara ilegal berbalut kerjasama MoU, misalnya oleh PT Pindad, melalui perusahaan broker senjata yang berbasis di Myanmar, True North Co. Ltd., yang dimiliki oleh Htoo Shein Oo, yang notabene merupakan putra kandung dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Militer Myanmar, Win Shein," ujar Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, dalam keterangan resminya, Rabu (18/10/2023).
