AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Dorong Pemulihan Ekonomi, KADIN Siap Dukung UU HPP 

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Jum'at, 29 Oktober 2021 20:45 WIB
Ketua KADIN Arsjad Rasjid menyambut baik bakal diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Dorong Pemulihan Ekonomi, KADIN Siap Dukung UU HPP  (Dok.MNC Media)
Dorong Pemulihan Ekonomi, KADIN Siap Dukung UU HPP  (Dok.MNC Media)

IDXChannel- Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau (KADIN) Arsjad Rasjid menyambut baik UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang akan diberlakukan atas inisiatif Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Kadin meyakini melalui kebijakan Kementrian Keuangan dalam penerapan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS untuk pemulihan ekonomi nasional. 

“Kadin Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha terkait pentingnya PPS untuk memulihkan perekonomian nasional, kepastian hukum dan pencapaian Tax Amnesty Jilid I beserta situasi kondisi setelahnya telah membuat para Wajib Pajak dan para pelaku usaha juga mendukung adanya PPS,”  kata Arsjad  Rasjid melalui webinar Virtual, Jumat (29/10/2021)

Arsjad mengaku pihak Kadin mendukung kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela yang mengajak serta para pelaku Wajib Pajak  menjadi bagian dalam pembangunan negeri melalui pajak yang dilaporkan dan dibayarkan.

“Kadin Indonesia akan memfasilitasi para pelaku bisnis untuk akses informasi dan konsultasi seputar Program Pengungkapan Sukarela, Pada akhirnya, penerimaan perpajakan seyogyanya dapat mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan,” paparnya. 

Dengan demikian, UU HPP diharapkan dapat mereformasi sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif dan akuntabel. Selain itu juga dapat membuat fiskal menjadi instrumen kebijakan yang menciptakan keadilan, berkepastian hukum, tidak membuat distorsi yang berlebihan pada pemulihan perekonomian. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD