Atikah Umiyani/MPI
Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar. Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.
"Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya," lanjut Mulyanto.
Lebih lanjut, Mulyanto juga berpendapat, kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit misalnya soal audit komprehensif kilang-kilang migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga, sehingga tidak terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.
Selain itu, yang tidak kalah strategisnya menurut Mulyanto adalah agar Pertamina melakukan hilirisasi migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senjakala industri migas sekarang ini. Hilirisasi produk migas ini sangat penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar untuk bahan baku industri baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya.
"Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekedar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah," imbuhnya.
