AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

DPR Restui Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek

ECONOMICS
Felldy Utama
Jum'at, 09 April 2021 12:58 WIB
DPR juga menyetujui rencana pemerintah untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
DPR Restui Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek. (Foto: MNC Media)
DPR Restui Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Tak hanya menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, DPR juga menyetujui rencana pemerintah untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Keputusan itu ditetapkan dalam sidang paripurna yang digelar Jumat (9/4/2021).

Bertindak sebagai pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021 kemarin, rapat tersebut telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Ada dua hal yang disepakati dalam rapat tersebut. Pertama, pembentukan Kementerian Investasi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan, kementerian ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja.

"penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud, sehingga menjadi Kementerian pendidkan kebudayaan, riset dan teknologi," kata Dasco saat membacakan hasil rapat konsultasi pengganti Bamus.

Dasco melanjutkan, seusai dengan pasal 19 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan dengan pertimbangan DPR RI. Oleh karena itu, kata dia, pimpinan DPR RI meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian tersebut.

"Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco yang langsung dijawab kompak "Setuju". (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD