Maulina Ulfa - Riset
Harga Minyak Naik, Jaga APBN Agar Tak Boncos
Hingga 2050, konsumsi migas, termasuk BBM Indonesia akan terus meningkat. Hal ini tertuang dalam proyeksi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Outlook Energy BPPT.
Namun, Indonesia masih belum mampu melakukan swasembada energi. Selama ini, terdapat gap atawa kesenjangan antara produksi dan konsumsi migas. Sehingga, pemerintah Indonesia selama ini harus impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Kondisi ini berpotensi membebani APBN dan memperbesar defisit neraca perdagangan migas.
Hal tersebut terlihat dengan performa neraca perdagangan migas yang selalu mencatatkan minus dalam lima tahun terakhir.
Sumber: BPS
Pemerintah selama ini juga menanggung beban subsidi BBM yang amat besar. Di tahun 2022, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi pada Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan LPG meningkat pasca 2020.
Secara spesifik, di sektor energi, rencana subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 210.665,4 miliar. Dengan rincian alokasi untuk BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138.335,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp72.329,6 miliar.
Seiring dengan semakin meluasnya kondisi ketidakpastian ekonomi global, penting untuk tetap menjaga performa ekonomi dalam negeri stabil, memastikan pasokan energi terjamin, hingga mendukung daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dalam merespon kenaikan BBM.
Pemerintah sendiri telah bersikap hati-hati dalam menghadapi kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
Hal ini diungkapkan oleh presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan terkait Nota Keuangan 2023. Dalam pidatonya, dia mengingatkan agar Indonesia terus mewaspadai berbagai risiko akibat perlambatan ekonomi global.
"Ke depan, kita harus terus waspada. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi," ujar Jokowi dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022). Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mengeluarkan asumsi dasar ekonomi makro 2023.
Dia mengatakan, perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek.
"Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia," ungkap Jokowi.
Dia menyebut bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan ini telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang.
"Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan," katanya.
Dalam pidato tersebut, presiden Jokowi juga menegaskan RAPBN 2023 dirancang fleksibel sebagai mitigasi gejolak perekonomian dan ketidakpastian global. Artinya, APBN 2023 tetap akan menjadi shock absorber dalam merespon potensi kenaikan inflasi dan berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa upaya menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh Pemerintah.
“Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan langkah merupakan upaya terakhir, karena sebetulnya kenaikan harga BBM ini sudah mulai terjadi sebetulnya sejak tahun 2021 dalam hal ini semester kedua dimana harga-harga komoditas mulai naik,” ungkap Sri Mulyani di Jakarta, mengutip Okezone Rabu (7/9/2022).
