sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Efek Perang sampai Ancaman Defisit APBN, Kenaikan Harga BBM Tak Terhindarkan

Economics editor Maulina Ulfa - Riset
12/09/2022 11:00 WIB
Impor migas menyebabkan beban anggaran pemerintah semakin besar. Kenaikan BBM dinilai keputusan tak terhindarkan.
Efek Perang sampai Ancaman Defisit APBN, Kenaikan Harga BBM Tak Terhindarkan. (Foto: MNC Media)
Efek Perang sampai Ancaman Defisit APBN, Kenaikan Harga BBM Tak Terhindarkan. (Foto: MNC Media)

Meski Aman, Tetap Waspadai Pasokan BBM

Tak hanya soal harga minyak yang melambung dan isu kerentanan ekonomi global, isu ketersediaan stok BBM yang terdapat di pasaran juga perlu menjadi konsen pemeirntah.

Menurut catatan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM per 5 September 2022, stok bensin RON 90 atau Pertalite hanya cukup untuk memenuhi pasokan selama 17 hari. Sementara solar CN 48 hanya cukup memenuhi stok 18 hari.

Adapun menurut Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), pihaknya akan memastikan stok Pertalite dan Solar cukup untuk kebutuhan dua puluh hari ke depan.

“Saat ini ketersediaan stok BBM di seluruh fuel terminal wilayah Jatimbalinus dalam keadaan aman. Misalnya untuk BBM jenis gasoline (pertalite, pertamax dan pertamax turbo) saat ini stok di angka 280.000 kiloliter (KL) dan Gasoil (solar, dexlite dan pertamina dex) di angka 128.000 KL,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi, Rabu (7/9/2022).

Sementara untuk penyaluran harian BBM di wilayah Jawa Timur untuk gasoline sebesar 14.100 KL dan Gasoil 7.500 KL per hari.

“Jika dilihat dari stok sebenarnya sangat aman, hanya saja kami terus mengimbau kepada konsumen agar tidak perlu khawatir terkait stok dan tidak panik membeli BBM di SPBU. Karena, hal tersebut dapat mengakibatkan stok di SPBU cepat habis dan kami membutuhkan waktu untuk pengiriman kembali ke SPBU tersebut,” ungkap Deny.

Pentingnya Bantalan Sosial

Untuk memitigasi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya kebijakan kenaikan BBM, pemerintah menyiapkan sejumlah skema. Di antaranya menyiapkan anggaran bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun untuk masyarakat miskin, hingga Dana Transfer Umum untuk daerah. Adapun besaran bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun.

Selain itu, terdapat Subsidi Transportasi Angkutan Umum sebesar Rp2,17 triliun. Program ini akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Sementara itu, BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan.

Lalu bantuan subsidi upah akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengusulkan kepada pemerintah agar mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Selain itu, melindungi rakyat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi.

Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Ia menyatakan pemberian sejumlah bantuan sosial ini selain untuk menjaga daya beli mayarakat juga berperan untuk mengurangi angka kemiskinan.

“Insya Allah kita justru akan bisa sedikit mengurangi angka kemiskinan. Dari yang kami prediksi sementara ini ada di 9,3 persen, mungkin bisa sampai 9 persen. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan,” tutupnya. (ADF)

Halaman : 1 2 3 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement