Anggie Ariesta
Berdasarkan perluasan definisi tersebut, nilai kewajiban dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2025 telah menembus Rp11.527 triliun, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.824 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp9.703 triliun.
Angka ini jauh lebih besar dibanding posisi utang resmi yang diumumkan untuk periode yang sama, yakni hanya Rp9.638 triliun.
Awalil mencatat, selisih laporan ini bukan hal baru. Saat era Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan pernah mengakui di hadapan DPR bahwa utang pemerintah per akhir 2024 secara riil mencapai Rp10.269 triliun, berbanding terbalik dengan data yang dipublikasikan secara umum sebesar Rp8.813 triliun.
Hal serupa terdapat pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan antara keduanya sebagai berikut: Rp8.144,69 triliun dengan Rp9536,68 triliun (2023); Rp7.733,99 triliun dengan Rp8.920,56 triliun (2022); dan Rp6,911,30 triliun dengan Rp7.538,32 triliun (2021).
Akibat perbedaan nominal tersebut, kalkulasi rasio utang terhadap Produk Domestik Bumbu (PDB) nasional juga mengalami lonjakan signifikan. Jika mengacu pada indikator kewajiban neraca LKPP, rasio utang atas PDB pada akhir 2025 sebenarnya telah menyentuh angka 48,39 persen, bukan 40,46 persen sebagaimana yang diakui pemerintah.
