Anggie Ariesta
Awalil mencontohkan, pada APBN 2022 BLL dialokasikan sebesar Rp494,41 triliun dengan realisasi mencapai Rp404,39 triliun atau 81,79 persen, yang sebagian besar digunakan untuk kompensasi energi.
Lebih lanjut, pengelolaan pembayaran kompensasi energi dinilai turut membantu menjaga defisit anggaran tetap dalam batas aman sesuai ketentuan undang-undang. Dengan pengaturan waktu pembayaran yang tepat, pemerintah dapat menjaga keseimbangan arus kas tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Meski terdapat dinamika dalam realisasi anggaran, pemerintah tetap memprioritaskan penyaluran subsidi kepada masyarakat, seperti BBM, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi yang jumlah penerimanya terus meningkat.
Ke depan, Awalil melihat adanya ruang bagi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi dalam realokasi BLL ke Kementerian/Lembaga. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan pasar dan publik terhadap kualitas belanja negara.
“Oleh karena APBN 2026 baru berjalan tiga bulan, masih ada ruang untuk menambah alokasi kompensasi energi, termasuk melalui pergeseran dari fungsi lain seperti pertahanan, ketertiban, dan pelayanan umum,” jelasnya.
