Anggie Ariesta
IDXChannel — Instrumen Belanja Lain-Lain (BLL) dalam struktur APBN dinilai semakin krusial sebagai bantalan kebijakan (buffer) untuk menjaga resiliensi ekonomi pada 2026. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyebut BLL yang dikelola Bendahara Umum Negara (BUN) berfungsi sebagai dana antisipatif dalam meredam risiko fiskal.
Menurut Awalil, fleksibilitas BLL memungkinkan pemerintah merespons dinamika asumsi makro ekonomi, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam belanja kementerian saat APBN disusun.
“BLL secara konseptual menampung dana antisipatif atas risiko perubahan kebijakan dan asumsi makro ekonomi, terutama sebagai bagian dari mitigasi risiko fiskal, termasuk saat terjadi pelemahan kurs atau lonjakan harga minyak,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir BLL berperan besar dalam menyerap beban kompensasi energi guna menjaga daya beli masyarakat. Pada APBN 2026, pemerintah diperkirakan mencadangkan sekitar Rp200 triliun dalam pos ini untuk menjaga stabilitas harga energi domestik di tengah tekanan harga global.
Strategi tersebut dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran secara dinamis lintas fungsi, termasuk ke sektor ekonomi dan pertahanan.
Awalil mencontohkan, pada APBN 2022 BLL dialokasikan sebesar Rp494,41 triliun dengan realisasi mencapai Rp404,39 triliun atau 81,79 persen, yang sebagian besar digunakan untuk kompensasi energi.
Lebih lanjut, pengelolaan pembayaran kompensasi energi dinilai turut membantu menjaga defisit anggaran tetap dalam batas aman sesuai ketentuan undang-undang. Dengan pengaturan waktu pembayaran yang tepat, pemerintah dapat menjaga keseimbangan arus kas tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Meski terdapat dinamika dalam realisasi anggaran, pemerintah tetap memprioritaskan penyaluran subsidi kepada masyarakat, seperti BBM, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi yang jumlah penerimanya terus meningkat.
Ke depan, Awalil melihat adanya ruang bagi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi dalam realokasi BLL ke Kementerian/Lembaga. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan pasar dan publik terhadap kualitas belanja negara.
“Oleh karena APBN 2026 baru berjalan tiga bulan, masih ada ruang untuk menambah alokasi kompensasi energi, termasuk melalui pergeseran dari fungsi lain seperti pertahanan, ketertiban, dan pelayanan umum,” jelasnya.
Struktur Belanja Lain-Lain APBN 2026:
Total program: Rp526,55 triliun
Fungsi ekonomi: Rp289,76 triliun (termasuk cadangan kompensasi energi)
Fungsi pertahanan: Rp150,55 triliun (cadangan strategis)
(Shifa Nurhaliza Putri)
