AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Erick Thohir Beberkan Dampak Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja ke BUMN

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Kamis, 02 Desember 2021 15:21 WIB
Putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang harus dilakukan perbaikan dalam dua tahun ternyata berdampak pada BUMN.
Erick Thohir Beberkan Dampak Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja ke BUMN (FOTO: MNC Media)
Erick Thohir Beberkan Dampak Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja ke BUMN (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Putusan Makhamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang harus dilakukan perbaikan dalam dua tahun ternyata berdampak pada perusahaan milik negara atau BUMN.

Seperti diungkapkan Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia menyebut ada dua dampak yang diterima BUMN atas putusan judicial review UU Omnibus Law yang sudah diputuskan lembaga peradilan tinggi negara beberapa waktu lalu itu. 

"Dampak UU Cipta Kerja ke BUMN sangat minim," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Dampak pertama, riset atau penelitian. Berdasarkan, Pasal 66 UU Cipta Kerja, perseroan negara dapat melakukan riset dan inovasi nasional berdasaekan penugasan pemerintah. Akibat, putusan judicial review MK, tugas tersebut ditangguhkan sementara waktu. 

Meski begitu, penangguhan amanah Pasal 66 UU Cipta Kerja, tak lantas memberhentikan seluruh aktivitas riset yang dilakukan BUMN sebelumnya. Perusahaan tetap menjalankan risest dan penelitian yang sudah dilakukan sejak 1,5 tahun belakangan. 

Kedua, inbreng saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ke lembaga pengelola investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) senilai Rp 45 triliun. 
Meski mengakui ada dampaknya, Erick enggan merinci dampak yang dimaksud. Dia memastikan, transaksi antara kedua Himbara dan INA tetap berjalan.

Untuk memastikan proses inbreng berjalan baik, Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga sejumlah kementerian dan lembaga terkait (K/L). 

Di sisi pelaksanaan payung hukum atau regulasi INA, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), hingga kementerian terkait pun tengah melakukan koordinasi secara intensif.

“Jadi payung hukum sudah jalan. Hanya untuk inbreng, kita mesti mengeluarkan surat tambahan, bukan berarti stop,” tutup Erick. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD