AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Investasi Miras Dicabut, Ekonom: Masih Banyak Investasi yang Lebih Berkualitas

ECONOMICS
Giri Hartomo
Rabu, 03 Maret 2021 13:00 WIB
Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut aturan soal investasi miras. Pengamat menyatakan masih banyak investasi yang lebih berkualitas.
Investasi Miras Dicabut, Ekonom: Masih Banyak Investasi yang Lebih Berkualitas. (Foto: MNC Media)
Investasi Miras Dicabut, Ekonom: Masih Banyak Investasi yang Lebih Berkualitas. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Selang sehari setelah disahkan, aturan soal investasi minuman keras (miras) langsung dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan tersebut tertuang dalam Pada Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 hingga menjadi sorotan sejumlah pihak.

Beleid ini dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pada lampiran III Perpres investasi miras ini, ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan, tidak kaget dengan dicabutnya kembali aturan ini. Artinya, pencabutan ini bukanlah suatu prestasi atau keberhasilan dari pemerintah.

“Tidak ada yang mengangetkan dan ini bukan keberhasilan pemerintah ya,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (3/3/2021).

Menurut Bhima, pembuatan regulasi mengenai investasi ini tanpa melalui kajian yang komprehensif. Sehingga akan menjadi hal yang aneh jika aturan ini tetap dijalankan.

“Cukup aneh justru kalau Perpresnya berlanjut karena di satu sisi ada kebijakan cukai minuman beralkohol untuk kendalikan dampak negatif ke kesehatan masyarakat,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut Bhima, pemerintah juga diminta untuk tidak mengobral investasi yang memiliki kualitas rendah. Sebab menurutnya, saat ini masih banyak investasi yang memiliki kualitas bagus yang bisa berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan kesehatan.

“Selanjutnya pemerintah jangan gampang obral investasi tapi kualitasnya rendah. Masih banyak kan investasi yang lebih berkualitas, berdampak positif ke kesehatan maupun lingkungan dan menyerap tenaga kerja,” jelasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD