Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Namun, sekaligus juga menyampaikan perkembangan terakhir sektor di jasa keuangan maupun juga kinerja industri jasa keuangan.
"Kami menyampaikan bagaimana rencana prospek dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, di mitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, sekalipun tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden," ucap dia.
Terkait hilirisasi industri, Jokowi sebelumnya menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara.
Sejak tiga tahun lalu, Kepala Negara sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.
Pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun.