Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Pemerintah akan memberikan beragam stimulus pada 2022. Di antaranya memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk produk otomotif hingga akhir 2022, insentif fiskal properti hingga Juni 2022, dan perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung, dan nelayan.
Adapun beragam insentif tersebut berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang nilainya mencapai Rp451 triliun.
Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pemberian stimulus seperti itu masih tetap diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menjadi bantalan terhadap tantangan saat ini.
"Menurut saya itu masih perlu. Karena ini bisa menjadi bantalan tantangan, seperti berkembangnya varian baru Covid-19, inflasi yang meningkat, volatilitas nilai tukar, risiko kenaikan suku bunga, dan ketidakpastian booming komoditas," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (17/1/2022).
Lebih lanjut Bhima menerangkan, dampak dari pemberian stimulus setidaknya bisa membuat konsumsi rumah tangga, maupun investasi meningkat pada 2022.
Kata dia, proyeksi pertumbuhan pada 2022 bisa mencapai 5%, dengan catatan, selain stimulus masih dianggarkan, kecepatan pencairan stimulus serta akurasi data menjadi kunci utama.
"Sementara wajar apabila pemerintah lebih selektif memberikan stimulus seperti PPnBM kendaran bermotor yang akan dikurangi secara bertahap, karena pemerintah mempertimbangkan efek terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan," tutur Direktur Celios.
"Lagipula mobil itu akan meningkat penjualannya tanpa stimulus apabila mobilitas masyarakat mulai normal dan terjadi pemulihan daya beli secara berkelanjutan," sambungnya.
Sejalan dengan itu, Bhima mengatakan, berdasarkan data Mobility Report per 13 Januari 2022 menunjukkan pergerakan masyarakat ke tempat retail dan rekreasi naik 8% dibanding baseline, sementara ke pusat perbelanjaan naik 29% dari baseline
Terkait dengan pemberian insentif pajak untuk sektor properti disarankan lebih spesifik untuk mendorong permintaan properti di wilayah yang lambat pemulihannya seperti Padang, Makasar, Surabaya, Jabodetabek-Banten.
Selain itu, segmentasi pemberian insentif juga ditujukan untuk rumah kecil dan menengah sehingga membantu pembeli rumah pertama dan menurunkan risiko kredit macet KPR perbankan.
"Semakin spesifik pemberian insentif maka evaluasi dan pengawasannya lebih mudah. Sebelumnya tahun 2021, pemberian stimulus dianggap terlalu longgar dan over-generalisir. Saatnya lebih fokus," tandasnya. (TIA)
