Michelle Natalia
Namun, sekretariat ekosistem harus bisa jernih melihat permasalahan. Dia mengatakan pihaknya memahami Kementerian PUPR sudah berupaya untuk mempercepat penyediaan rumah sederhana dan layak huni bagi masyarakat.
"Sementara dari sisi kami di Kemenkeu, pada dasarnya APBN sifatnya agak terbatas, sehingga terkait dengan masalah perumahan, ini sekretariat ekosistem bisa memberikan masukan yang independen walaupun nantinya public policy-nya bisa berbeda," jelas Rionald.
Dia menegaskan, pada dasarnya pihaknya ingin memenuhi harapan masyarakat. "Karena memiliki rumah adalah hak yang harus bisa disediakan oleh pemerintah," tandasnya. (NIA)
