Kementerian ATR Dorong Pemda Hapus BPHTB Sertifikat Tanah

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dapat menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pengurusan sertifikat tanah.

"Untuk pemerintah daerah mungkin bisa bantu bagaimana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini bisa nihil, sehingga masyarakat tidak ragu menyertipikatkan tanahnya," ujar Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Lampung, Dadat Dariatna, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga:

Menteri ATR/BPN Jamin Pengadaan Lahan IKN Nusantara Perhatikan Hak Tanah Masyarakat

Menurutnya dengan dihapuskanya BPHTB bisa membuat masyarakat menjadi proaktif dalam penyiapan berkas dan pemasangan tanda batas, hal ini akan memudahkan petugas BPN di lapangan.

Dadat menjelaskan Pemerintah telah menetapkan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang potensial untuk pembangunan sektor industri maritim. 

Baca Juga:

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Raker dengan Komisi II DPR

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menarik para pelaku usaha bidang industri maritim, pemerintah bersama masyarakat harus gotong royong memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Tanggamus. Upaya yang dilakukan bisa melalui program PTSL di mana hasil program tersebut dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat atas tanah yang dimiliki.